Guru Honorer Jangan Khawatir, Ada Kabar Gembira Dari Menteri Nadim

Tribunberita.site - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada para kepala sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan.

Baca juga ; Ini Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji Tenaga dan Guru Honorer Beserta Cara Cek

Kebijakan Kemendikbud ini menjadi kabar yang menggembirakan buat guru honorer karena memberikan kewenangan kepada para kepala sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membayar honor guru bukan aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga ; Terbaru! SYARAT Guru Honorer Dapat BLT Rp 1,2Juta, Cek Data Guru Penerima BLT Login info.gtk.kemdikbud.go.id Disini!

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam keterangan tertulis di Jakarta, mengatakan penyesuaian kebijakan itu dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.

Baca juga ; Alhamdulillah, Mendikbud Pastikan Semua Guru Honorer Di Angkat Menjadi PPPK Tanpa Terkecuali, Begini Skema Terbarunya

“Kami sudah memberikan arahan fleksibilitas kepada kepala sekolah, tetapi masih ada sejumlah kepala sekolah tidak percaya diri menerapkan. 

Makanya, kami cantumkan di peraturan yang artinya secara eksplisit diperbolehkan," ujar Nadiem.

Baca juga ; SAH ! 1 juta Guru Honorer Resmi Diangkat Jadi PPPK

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Kemendikbud Supriano menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada para kepala sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membayar honor guru bukan aparatur sipil negara (ASN). 

Baca juga ; Kabar Gembira, Honorer 35 Tahun ke Atas Diusulkan Menjadi PNS Tanpa Tes, Tetapi....

Persentase juga tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen, tetapi bisa lebih.

“Syarat untuk guru honorer juga dibuat lebih fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan), tetapi guru honorer tetap harus terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan), belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar," kata Supriano.  

Baca juga ; Ternyata Begini Cara Mudah Verval Ijazah S1/D4 di InfoGTK                                                                                        

Selain itu, para kepala satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan juga diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan besaran persentase dana BOP per kategori pemakaian di Permendikbud sebelumnya tidak berlaku.

"Penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan juga sekarang diperbolehkan untuk honor dan transportasi pendidik," ujar Supriano.

Baca juga ; Nadiem Makarim: Kepsek Bisa Pakai Dana BOS Untuk Bantu Ekonomi Guru Honorer, Tetapi Begini.......

Plt Dirjen GTK menambahkan bahwa BOS Reguler dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dapat digunakan untuk melakukan pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik agar memudahkan pembelajaran dalam jaringan (daring).

 BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk membeli penunjang kebersihan di masa COVID-19, seperti sabun cuci tangan, cairan disinfektan, dan masker.

Baca juga ; INFO BOCORAN NAMA PENERIMA BSU YANG SUDAH CAIR TAHAP 1 !

Supriano menyampaikan bahwa alokasi penggunaan dana BOS atau BOP juga fleksibel sesuai kebutuhan sekolah/satuan pendidikan yang berbeda-beda. 

Menanggapi anggapan bahwa dana BOS atau BOP akan lebih banyak digunakan untuk honor guru dan pembelian pulsa, ia menjelaskan pada dasarnya Kemendikbud tidak mewajibkan sekolah/satuan pendidikan untuk melakukan pembelian pulsa/paket data untuk menunjang pembelajaran secara daring.

Baca juga ; Cek Sekarang ! SK Insentif/BLT Sudah Terbit, Siap-siap, Guru dan Tenaga Honorer akan Terima BLT 2,4 Juta Selama Tiga Bulan

"Kewenangan sepenuhnya ada di kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah harus dapat mempertimbangkan dan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas untuk menyelenggarakan pembelajaran selama masa darurat ini," kata Supriano.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rita Aryani mengungkapkan sudah menerima Permendikbud juknis BOS Reguler dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Baca juga ; 𝐊𝐚𝐛𝐚𝐫 𝐆𝐞𝐦𝐛𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐢𝐡 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐤𝐛𝐮𝐝, 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐓𝐞𝐬 𝐏𝐏𝐏𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐒𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞, 𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐆𝐮𝐫𝐮 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫𝐞𝐫 𝐁𝐢𝐬𝐚 𝐈𝐤𝐮𝐭 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐤𝐬𝐢 𝟑 𝐊𝐚𝐥𝐢

Kebijakan tersebut dinilai akan sangat membantu, khususnya untuk membayar honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang sebelumnya dibiayai dari dana Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP).

"Karena kondisi wabah COVID-19, banyak orang tua yang tidak mampu untuk membayar iuran IPP yang dikelola komite sekolah, jadi kami buatkan surat yang ditandatangani pak Gubernur sekarang lagi proses," ujar Rita

Baca juga ; 𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐮𝐝𝐚𝐡 𝐂𝐀𝐈𝐑 𝐇𝐚𝐫𝐢 𝐈𝐧𝐢! 𝐁𝐮𝐫𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐞𝐤 𝐍𝐚𝐦𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐁𝐋𝐓 𝐆𝐀𝐉𝐈 𝐆𝐮𝐫𝐮 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫𝐞𝐫 𝟏,𝟖 𝐉𝐮𝐭𝐚 𝐑𝐮𝐩𝐢𝐚𝐡

Sumber: harianriau.co

Demikian informasi yang dapat kami berikan, kami senantiasa menyuguhkan informasi terbaru, berita terbaru yang dapat dipercaya kebenaranya dari situs-situs resmi yang kami rangkum.

Silahkan share dan dapatkan update-update informasi selanjutnya, terimakasih.

0 Response to "Guru Honorer Jangan Khawatir, Ada Kabar Gembira Dari Menteri Nadim"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel